The transfer of risk to the State Need Regulated

Insurance and reinsurance industry asked the Financial Services Authority (FSA) rules tighten the transfer of risk to reinsurers abroad. The current rules of the PMK No. 53/2012 on Health Insurance and Financial Reinsurance mention liability risk transfer reinsurance companies in the country for any business.

Article 22 states the general insurance companies must obtain reinsurance from two reinsurers in the country, one of which is a reinsurer, while the insurance company shall divide the risks to a minimum of one reinsurance company in the country. Firdaus Djaelani, Chief Executive of the Financial Industry Supervision of Non Bank (FSA) said the FSA will soon make a legal framework to regulate the obligation to maximize reinsurance capacity in the country.

In addition to the rules regarding the retention obligations in the country hold FSA will also create another rule to increase the capacity of local reinsurance industry, the insurance industry in order to make the most of reinsurance capacity in the country to reduce the reinsurance premiums flowing to the outside (capital flight), which causes minus the trade balance.

At the beginning of the early stages of FSA will set limits for reinsurance It's a small business with coverage such as motor insurance, personal accident and life insurance. Business lines with coverage such as insurance aircraft (aviation), a framework ships (marine hull), and oil and gas will still be given the opportunity to purchase reinsurance abroad.

Pengalihan Risiko ke Luar Negeri Perlu Diatur

Industri asuransi dan reasuransi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan pengalihan risiko kepada perusahaan reasuransi di luar negeri. Aturan yang berlaku saat ini yakni PMK No 53/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan kewajiban pengalihan resiko perusahaan reasuransi di dalam negeri untuk setiap usaha.

Pasal 22 tersebut menyatakan perusahaan asuransi umum wajib mendapatkan dukungan reasuransi dari dua reasuradur di dalam negeri, salah satunya adalah perusahaan reasuransi, sedangkan bagi perusahaan asuransi jiwa wajib membagi risiko kepada minimal satu perusahaan reasuransi di dalam negeri. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (OJK) mengatakan OJK akan segera membuat payung hukum untuk mengatur kewajiban memaksimalkan kapasitas reasuransi di dalam negeri.

Selain aturan mengenai kewajiban menahan retensi di dalam negeri OJK juga akan membuat aturan lain untuk meningkatkan kapasitas industri reasuransi lokal, yaitu agar industri asuransi memanfaatkan sebesar-besarnya kapasitas reasuransi di dalam negeri untuk mengurangi premi reasuransi yang mengalir ke luar (capital flight), yang menyebabkan minusnya neraca perdagangan.

Pada awal tahap awal OJK akan mengatur batasan reasuransi lni untuk bisnis dengan nilai pertanggungan kecil seperti asuransi kendaraan bermotor, personal accident dan asuransi jiwa. Lini bisnis dengan nilai pertanggungan besar seperti asuransi pesawat terbang (aviasi), kerangka kapal (marine hull), serta minyak dan gas akan tetap diberikan kesempatan untuk membeli dukungan reasuransi di luar negeri.